untitled

Baru-baru ini, Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan tentang usulan dari Komisi VIII DPR RI yang meminta penghapusan ONH plus atau penyelengaraan Ibadah Haji Khusus ternyata sulit dilaksanakan. Seperti disampaikan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Abdul Djamil bahwa, di dalam undang-undang Haji nomor 13 tahun 2008 dijelaskan secara eksplisit mengenai layanan ibadah haji ada dua yakni, haji reguler dan haji khusus.

“Jadi ONH plus atau haji khusus bagian dari hak warga negara. Kalau mau dihapus undang-undang haji harus diubah dulu,” kata Abdul Djamil pada Ahad (1/2).Seperti dilansir Harian Republika 2 Februari 2015 kemarin bahwa, lanjut Abdul Djamil, kuota yang diberikan untuk layanan haji khusus sangat proporsional. Yaituberkisar dari 168.800 kuota jamaah haji, kuota layanan haji khusus hanya 13600.Artinya, layanan haji reguler tetap mendapat kuota terbesar dari jumlah kuota yang ada.

Abdul Djamil mengatakan bahwa hal itu dikarenakan peminat haji reguler lebih banyak dari haji khusus, Ia bahkan juga menambahkan bahwa layanan haji khusus bukan hanya terdapat di Indonesia, melainkan juga terdapat di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

Kendati pada waktu sebelumnya, Komisi VIII DPR RI pernah mengusulkan penghapusan ONH Plus agar dapat mengurangi antrean calon jamaah haji. Hal ini tepatnya disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Salehmenjelaskan bahwa usulan Komisi VIII ini sebenarnya sudah disampaikanpada rapat kerja Komisi VIII dengan Kemenag pada hari Kamis kemarin.

Sumber: Harian Republika