Kemenag Sudah Kelola 103 Trilyun Dana Haji Indonesia.

Mengelola dana nasabah memang tidaklah hal yang mudah, karena merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang harus dijalankannya. Sebagai seorang wakil rakyat, pemerintah melalui Kementerian Agama telah memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah haji maupun masyarakat umum lainnya. Pelayanan haji pada tahun ini telah mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena pihak Arab Saudi menerapkan pajak PPN. Berbagai pelayanan terkait haji telah di tangani oleh pemerintah, seperti penyewaan bus ketika di Arab Saudi, permasalahan pemondokan juga sedang di bahas oleh pemerintah serta permasalahan penerbangan yang saat ini juga menjadi fokus bagasan pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Februari 2018 silam telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal PHU Ramadhan Harisman menyampaikan bahwa sejak saat itu dana haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama, telah dialihkan kepadaA�Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

a�?Per-bulan Februari dana haji sebasar Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,a�? kata Ramadhan Harisman saat ditemui Humas, di ruang kerjanya, kantor Kementerian Agama Jakarta, Rabu (07/03).

Saat ini Kementerian Agama sudah tidak mempunyai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Yang perlu kita ketahui adalah, biaya atau dana haji terdapat 2, yakni dari dana haji dan dana abadi umat.

a�?Dana haji sumbernya dari setoran BPIH serta nilai manfaatnya. Dana abadi umat dari sisa operasional haji atau efisiensi dana haji berjalan,a�? kata Ramadhan.

Jadi, jika dana haji tidak dapat memenuhi haji nya seseorang, maka orang tersebut akan dibebankan dana haji yang biasa disebut dengan dana haji umat. Ramadhan Harisman juga menjelaskan bahwa dana haji selamaA� ini tersimpan di dua komponen yakni, ada di Bank Penerima Setoran BPIH dan di dana sukuk Indonesia (Kemenkeu). Sementara Dana Abadi Umat (DAU), penempatannya ada dua juga, yakni Bank pengelola dana abadi umat, dan pada sukuk dana haji Indonesia.

a�?Dana abadi umat juga sudah dipindahkan kepada BPKH per 28 Pebruari 2018. Jadi, praktis sekarang pengelolaan dana haji sudah di BPKH,a�? tambah Ramadhan.

Ketika dana haji menjadi permasalahan atau isu-isu yang berkembang di media tentang investasi dana haji, Ramadhan menyampaikan bahwa ketentuan mengenai penempatan dan investasi dana haji itu sudah jelas diatur dalam PP Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.

a�?Semua menjadi wewenang BPKH. Kemenag tidak punya Tupoksi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Aturannya diatur dalam PP tersebut,a�? tutup Ramadhan.