Untuk Para Penyelenggara Haji Dan Umroh, Ketahui Datangnya Beberapa Masalah Ini

0
145

Hati-hati dengan penyebab masalah haji dan umroh ini.

Banyaknya warga Indonesia yang menginginkan pergi haji maupun umrah. Permintaan ini berdampak dengan semakin maraknya pembukaan biro atau travel perjalanan ke luar maupun dalam negeri. Sehingga banyak biro atau travel yang membuka secara sembarangan dan tidak mendapatkan izin usaha dari pemerintah setempat. Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mencatat pada tahun 2017 setidaknya jemaah umrah di Indonesia mencapai 850 ribu per musim. Setiap musim memiliki rentang waktu delapan bulan, sementara sisa empat bulan untuk haji.

Haji dan umrah merupakan ibadah yang dilakukan di Negara lain dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit, jemaah haji asal Indonesia tetap saja menggunakan dan tetap menginginkan melakukan ibadah haji dan umrah. Dengan adanya total tersebut, apabila rata-rata biaya umrah per jamaah mencapai Rp 20 juta, berarti ada potensi perputaran uang sekitar tujuh triliun rupiah per musim. “Ini sebuah ceruk bisnis besar,” ucap Mustolih ketika dihubungi¬†Republika.co.id,¬†Sabtu (10/3).

Tingginya permintaan umrah bukan tanpa dasar. Mustolih mengatakan bahwasanya, hal tersebut disebabkan panjangnya daftar tunggu haji yang semakin panjang sampai puluhan tahun. Dampaknya, banyak umat Muslim yang akhirnya mencari alternatif, di mana salah satunya adalah umrah atau kerap disebut sebagai haji kecil atau latihan haji terlebih dahulu.

Melihat kebutuhan umrah yang tinggi ini, banyak oknum bermain dengan memanfaatkan situasi, mengeksploitasi calon-calon jemaah haji dan umrah. Kebanyakan di antara korban merupakan masyarakat yang minim informasi. Sebenarnya, Mustolih mengatakan, biro perjalanan bermasalah tidak banyak yakni kurang dari 20. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding ratusan biro perjalanan umrah yang legal.

“Persoalan kemudian, penyelenggara bermasalah ini memiliki calon jemaah besar, ada yang sampai 12 ribu lebih,” ucapnya.

Salah satu poin yang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan pemahaman dan edukasi masyarakat. Calon jamaah umrah maupun haji harus cerdas dan kritis. Sebelum mendaftar, mereka harus melihat legalitas dan kelayakan travel. Apabila tidak ada izin dari Kementerian Agama (Kemenag), sebaiknya hindari karena berpotensi akan rugi dan repot di belakang hari.

“Tapi, pemahaman dan informasi ini agaknya belum merata terutama di daerah,” tutur Mustolih.

Untuk membantu pemahaman masyarakat, maka Komnas Haji dan Umrah terus melakukan edukasi. Kemenag sudah memiliki database biro perjalanan berizin yang dapat diakses masyarakat. Dalam menangani biro perjalanan umrah dan haji ilegal, Kementerian Agama (Kemenag) lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, M Arfi Hatim, menjelaskan bahwasanya, pendekatan tersebut meliputi pemanggilan dan pembinaan.

Dalam pembinaan tersebut, pengelola biro perjalanan akan dijelaskan terkait aturan, termasuk bagaimana cara untuk mengesahkan kantor cabang. “Apabila mereka masih lanjut terus tanpa ada izin resmi, baru dilanjutkan teguran dan tidak menutup kemungkinan sampai penutupan,” ujar Arfi ketika dihubungi Republika.co.id, Sabtu (10/3).