Para Calon Jamaah Harus Tau Rencana Kenaikan Biaya Haji Ini

0
221

Bagaimana Jika Biaya Haji Indonesia 2018 Benar Akan Dinaikkan?

Sahabat ihram, wacana kenaikan biaya haji di Indonesia telah terdengar  hingga bulan-bulan berikut ini. namun, terdapat beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh beberapa pemerintah Indonesia. Kenaikan biaya haji ini disebabkan karena naiknya pajak yang ditentukan oleh Arab Saudi.

Namun, telah menjadi keputusan pemerintah dan DPR, biaya indirect cost yang dibutuhkan untuk pelaksanaan haji 2018 sebesar Rp 6,1 triliun. Ironisnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya menyediakan biaya indirect cost dari dana optimalisasi haji hanya Rp 5 triliun, sehingga ada kekurangan sekitar Rp 1,1 triliun untuk menutupi kebutuhan tersebut. Terdapat dua solusi untuk menutupi kekurangan biaya indirect cost tersebut. Yakni menggunakan dana dari APBN, atau pemerintah menaikan biaya haji yang realistis.

Hanya saja Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid memastikan bahwasanya, kekurangan antara indirect cost dengan dana yang tersedia di BPKH, bukan diambil dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Melainkan, kata dia, diambil dari dana-dana sisa haji beberapa tahun lalu. “Bukan (dari APBN), dari optimalisasi jatah tahun ini sama dengan sisa beberapa tahun yang lalu,” kata dia saat dihubungi Republika.co.id, (13/3).

Sodik beranggapan bahwa, kemungkinan yang dimaksud BPKH adalah biaya haji tahun ini tanpa dihitung sisa-sisa biaya haji tahun lalu yang tidak terpakai, sehingga jumlahnya adalah yang dipakai tahun ini. “Mungkin BPKH hanya menghitung ketersediaan tahun ini, tanpa menambahkan dengan jumlah sisa empat tahun yang lalu sehingga menjadi Rp 6,2 triliun yang kami pakai,” katanya.

Komisioner KPHI, Syamsul Maarif mengatakan bahwasanya, sejak awal, pihaknya sudah memanggil BPKH dan Direktur Kemenag untuk mencari titik temu bahwa BPIH 2018 harus diputuskan secara realistis dengan menaikkan menjadi Rp 40 juta per jamaah. “Jadi kalau ini dipaksakan tetap hanya sekiar Rp 35 juta, itu akan menjadi problem besar ke depan, baik pemerintah sendiri akan kebingungan untuk menomboki,” ujar Syamsul saat dihubungi Republika.co.id, (13/3).

Dikatakan Syamsul bahwa, untuk menutup kekurangan dana yang dibutuhkan dari dana optimalisasi tersebut, juga tidak bisa ditutup dengan APBN. Menurut dia, tidak mungkin pemerintah ingin mengambil dana dari APBN dalam setiap tahunnya, sehingga tidak ada cara lain selain pemerintah hanya bisa meningkatkan biaya haji sebesar Rp 40 juta yang ditarik dari jemaah haji pada tahun ini.

Hal ini dlakukan secara terpaksa, karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, karena jika menggunakan dana APBN setiap tahunnya, maka dilakukan pemungutan lagi kepada jemaah haji yang berangkat. Peningkatan ini terpaksa dilakukan karena adanya peningkatan pajak yang diberlakukan di Arab Saudi. Meskipun biaya haji meningkat, tetap saja jemaah haji tidak merasa keberatan karena niat jemaah haji hanya karena Allah SWT dan merupakan panggilan hati yang harus dipenuhi.

LEAVE A REPLY