Agar Tidak Tertipu, Yang Mau Umroh Harus Tau Aplikasi Umroh Cerdas Ini

0
39

Agar Tidak Mudah Tertipu Umroh Bodong, Kemenag Luncurkan Aplikasi Umrah Cerdas.

Kabar gembira untuk jamaah Indonesia yang akan menjalankan ibadah umroh agar tidak mudah tergiur promo umroh murah yang berujung penipuan. Kali ini calon jamaah harus lebih cerdas untuk memilih biro umroh yang sesuai dengan budget dengan jaminan keberangkatan yang pasti. Menyikapi adanya biro umrah yang nakal, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018, tentang penyelenggaraan ibadah umrah.

Peraturan baru ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya yakni PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Kahumas Kemenag Jatim Mahsun Zain menjelaskan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag memberlakukan regulasi baru ini untuk membenahi penyelenggaraan umrah. Peraturan baru ini untuk melindungi jemaah agar tidak lagi menjadi korban oleh biro travel perjalanan umroh yang nakal.

Dalam aturan baru ini ada sejumlah hal penting dan kewajiban bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) untuk mengelola umrah dengan cara yang halal atau berbasis syariah. Tidak ada lagi ada penjualan paket umrah menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jemaah.

Bukan hanya itu dengan aturan baru ini, izin penyelenggaraan umrah akan diperketat. PMA mengatur keharusan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Selain itu, izin untuk PPIU akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umrah. Aturan ini juga memuat tentang patokan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) atau harga referensi disertai standar pelayanan minimum (SPM). Hal lain yang diatur adalah terkait mekanisme pendaftaran jemaah. Sebelumnya, rekrutmen jemaah dilakukan secara bebas tanpa melapor kepada Kemenag selaku regulator.

Sekarang, pendaftaran harus dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dengan pembatasan keberangkatan paling lama 6 bulan setelah tanggal pendaftaran dan paling lama 3 bulan setelah pelunasan. Melalui sistem yang terpusat ini, Kemenag berharap lebih efektif mengawasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Peraturan ini cukup ketat mengontrol pelaksanaan umrah. Peraturan ini juga memberikan kejelasan bagi calon jemaah umrah terutama terkait jadwal keberangkatan dan kepulangan, asuransi kesehatan, dan harga referensi umrah. Kemenag, kata Mahsun, juga sudah menyiapkan aplikasi Umrah Cerdas yang dapat diunduh melalui play store.

Dari aplikasi ini dapat mengetahui penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu berizin atau tidak. Kemudian paket layanan apa saja yang ditawarkan, akomodasi selama di Tanah Suci hingga maskapai penerbangan yang akan digunakan. Juga jika ada transit maka ada keterangan transitnya dimana. Jika apa paket yang ditawarkan ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka silahkan complain melalui Kemenag setempat. Dari pengaduan ini nantinya ada tim klarifikasi yang akan turun untuk menindaklanjuti