Jangan Takut; Umroh Akan Diawasi dan Diadvokasi dalam Penyelenggaraannya

0
61

Subdit Advokasi Haji Ikut Petakan Umrah Agar Tidak Terjadi Penipuan Lagi

Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Indonesia kini memiliki satuan kerja setingkat eselon III yang bertugas untuk melakukan advokasi terkait permasalahan haji. Satuan kerja tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, disebut dengan Subdit Advokasi Haji.

Permasalahan terkait haji maupun umrah sebenarnya adalah masalah yang sangat urgent. Sehingga, Sekjen Kemenag Republik Indonesia Nur Syam meminta selain persoalan haji, Subdit Advokasi Haji juga bisa berperan dalam pemetaan permasalahan umrah. Menurutnya, masalah umrah juga cukup kompleks, sehingga perlu sinergi dengan banyak pihak dalam penyelesaiannya, termasuk dengan Subdit Advokasi Haji.

“Saya meminta Subdit Advokasi Haji ini tidak saja memetakan permasalahan permasalahan yang terjadi di haji saja, namun juga dapat masuk memetakan permasalahan yang terjadi di dalam dunia penyelenggaraan umrah,” tutur Nur Syam di hadapan peserta Diseminasi Advokasi Haji di Sentul, Bogor.

Diseminasi Advokasi Haji ini diikuti oleh 50 Peserta, antara lain utusan dari Kankemenag Kab Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness jemaah haji pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya, Kankemenag Kab/Kota, dan unsur Muspida terkait penyelenggaraan haji, sekaligus melibatkan mereka dalam menjaring masukan tentang advokasi haji.

Subdit Advokasi Haji yang tergabung dalam Direktorat Pembinaan Haji. Pasal 307 PMA No 42/2016 mengatur bahwasanya Subdirektorat Advokasi Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang advokasi haji reguler.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Advokasi Haji menyelenggarakan sejumlah fungsi, yaitu: a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan masalah haji reguler; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi haji reguler; c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi haji reguler; dan d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang advokasi haji reguler.

Sahabat ihram, dalam melaksanakan haji, jangan lah merasakan takut akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Sebenarnya, jemaah haji telah mematuhi aturan jika mengikuti manasik haji dengan benar. Selain itu, jemaah haji juga harus mengetahui apa saja aturan yang diberlakukan di daerah tersebut, karena setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jemaah haji haruslah mengikuti setiap langkah dalam melaksanakan ibadah haji. baik ketika akan melakukan manasik haji atau proses yang lain. ini dimaksudkan agar jemaah haji bisa meminimalisir larangan atau peraturan yang diberlakukan di daerah tersebut. Dan jemaah haji bisa melakukan ibadah haji dengan rasa aman tanpa adanya kekhawatiran akan melanggar aturan.