Niatlah Dengan Benar Dan Bersungguh-Sungguh Agar Hajinya Mabrur

Menjalankan ibadah haji haruslah diniati dan dijalani dengan cara yang benar. Sangat keliru, apabila niat haji dilakukan dengan melanggar aturan. Dan sangat keliru jika melakukan ibadah haji karena sebab-sebab tertentu, seperti ingin di panggil pak haji atau bu haji atau karena sebab yang lain. Lukman menghimbau kepada umat Islam agar tidak melakukan cara-cara yang tidak semestinya saat melaksanakan ibadah. Apalagi melakukan pelanggaran hukum untuk melaksanakan ibadah haji. “Kalau mau melaksanakan ibadah tapi membohongi petugas, menipu dan melakukan cara-cara yang melanggar aturan, tidak ada ibadah yang seperti itu,” katannya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menghimbau masyarakat Muslim untuk mematuhi hukum agama dan negara. Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF mengatakan bahwasanya mereka yang memaksa ingin melaksanakan ibadah haji tapi aturan pemerintah atau negara dilanggar maka secara hukum itu dianggap sebagai jemaah haji ilegal. Telah dijelaskan secara syar’i ibadah hajinya sah tapi secara aturan negara melanggar. Ada satu hukum yang sah tapi berdosa jika dilakukan atau perbuatannya sah tapi berdosa jika dilakukan. Oleh karena itu umat Islam harus menaati hukum agama dan negara.

Hasanuddin menyampaikan,bahwasanya Alquran juga menyatakan athiia��ullaha wa athiia��urrasuula wa uulil amri minkum (taat kepada Allah, Rasulullah dan Ulil Amri). Jadi tidak benar orang yang berangkat ke Tanah Suci tanpa melalui peraturan yang legal. Mereka yang berangkat untuk berhaji melalui jalur ilegal buktinya mendapatkan madarat. Secara prinsip hukum dibuat untuk menghindari madarat..

“Regulasi pemerintah juga harus lebih disosialisasikan secara lebih intensif supaya masyarakat ada kesadaran, harusnya ada sanksinya, tidak cukup hanya regulasi tapi harus ada sanksi bagi orang-orang yang melanggar aturan itu,” ujarnya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh menyampaikan bahwasanya, jika memang belum masuk daftar pemerintah dan belum ada jalan yang absah ke Arab Saudi untuk berhaji berarti belum berkewajiban.Kalau melakukan ikhtiar dengan jalan tidak benar, itu melanggar aturan sehingga tidak dibenarkan secara syar’i dan kenegaraan.

Pemerintah perlu memperkuat perannya dalam sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi dilakukan pada semua pihak mulai dari biro perjalanan hingga masyarakat. “Bahwa tidak dibenarkan berhaji tapi menabrak peraturan yang ada, meski disamping syarat wajib ada juga keabsahan terkait terpenuhinya syarat rukun ibadah haji, bisa jadi ia melakukan haji ilegal tapi secara rukun sah,” kata Asrorun.

Meskipun secara rukun hajinya sah, pemerintah tetap melarang berhaji tanpa cara yang benar. Pemerintah juga perlu melakukan langkah pengawasan serta kontrol ketat pada masyarakat dan biro perjalanan. Supaya tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik secara sengaja atau pun tidak. Jika jemaah tidak mengerti prosedur, bisa saja biro perjalanannya yang menipu jemaah.