Baca; Kemenag Segera Sampaikan Keberatan untuk Biometrik

0
66

Jamaah umroh bisa tenang, kemenag segera melayangkan penolakan adanya biometrik ini.

Umrah pada tahun ini mengalami peningkatan, sehingga pemerintah mulai memberikan layanan terbaru terkait pelaksanaan umrah, baik dalam hal visa atau pembayaran yang sudah mudah lagi dan tidak merepotkan jemaah umrah. Masih menjadi masalah bersama, layanan terbaru ini banyak pro dan kontran. Banyak kontra yang berasal dari masyarakat, dikarenakan layanan ini masih perlu pembaharuan lebih lagi. Selain itu, layanan ini juga memberatkan jemaah umrah. Kebijakan ini akan dikaji ulang oleh pemerintah Indonesia dan tentunya dengan Pemerintah Arab Saudi.

Kementerian Agama (Kemenag) segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meneruskan seruan aksi keberatan jemaah umrah terhadap VFS-Tasheel. Rencananya, Kemenag akan membahas dan menjelaskan keberatan atas kebijakan itu pada Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA) di Indonesia.

“Kemenlu rencananya akan bersurat ke KBSA agar mempertimbangkan kembali atau menunda (kebijakan rekam biometrik bagi jemaah umrah Indonesia),” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim dalam keterangan tertulis pada wartawan.

Dia berharap bahwasanya keputusan pemerintah Arab Saudi tidak memberatkan, menyulitkan, dan membebani masyarakat Indonesia untuk beribadah umrah. Salah satu yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama adalah penjelasan ihwal kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Karena itu, apabila kantor layanan rekam biometrik masih terbatas, tentu malah menyulitkan calon jemaah umrah yang berada di daerah.

Arfi mengatakan bahwasanya salah satu opsi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, yakni dengan melakukan perekaman biometrik untuk jemaah umrah di bandara keberangkatan. Meskipun demikian, dia menegaskan kepada Kemeterian Agama untuk menghormati dan memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk penerapan biometrik sebagai syarat proses visa umrah.

“Tapi mohon pertimbangkan kemudahan akses jemaah,” ujar Arfi.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat turun ke jalan dalam Aksi Damai Jemaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel di Kantor Kementerian Agama yang berada di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 3/10. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah penyelenggara perjalanan travel umrah. Peserta menolak kebijakan rekam biometrik terhadap jemaah umrah.

Kebijakan itu dinilai memberatkan calon jemaah umrah, khususnya dari sisi ongkos. Kantor layanan rekam biometrik yang disediakan perusahaan VFS-Tasheel masih terbatas. Padahal, jemaah umrah yang tidak hanya berasal dari daerah perkotaan saja, tetapi juga berasal dari daerah pelosok. Dimana membutuhkan ongkos yang banyak dalam melakukan rekam biometrik tersebut. Selain itu, jemaah umrah terkadang harus mengantre terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang lama dari yang biasanya. Maka dari itu, menurut jemaah umrah pelayanan ini tidak efektif dan membutuhkan biaya yang banyak bagi jemaah umrah. Masalah pro dan kontra terkait pelayanan ini masih dalam tahap kajian oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia.

LEAVE A REPLY