Dana haji akan digunakan untuk beberapa jenis pembiayaan pembangunan, bagaimana hukumnya?

Lagi, lagi masalah dana haji menjadi problematika yang sangat membingungkan bagi kebanyakan orang. Selain pemerintah, jemaah haji juga mengkhawatirkan uang yang telah disetorkannya pada pemerintah untuk pelaksanaan hajinya. Masalah dana haji haruslah difikirkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat. Selain itu, berhati-hatilah dalam menggunakan danahaji, karena itu merupakan titipan jemaah haji yang akan digunakannya dalam menyempurnakan rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima.

Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menilai langkah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus cermat, legal dan sesuai syariah dalam menggunakan keuangan haji. Penggunaan dana umat yang dikelola oleh BPKH telah diatur dalam UU 34 Tahun 2014 Pasal 10, artinya sesuai penggunannya untuk menunjang kegiatan kemaslahatan umat Islam. Dana ini didapatkan dari masyarakat dan nantinya untuk masyarakat atau jemaah haji pula. Jemaah haji harus menyerahkan sejumlah uangnya untuk keperluan dirinya di Arab Saudi, mulai dari transportasi, penginapan atau perhotelan dan lain sebagainya.A�

a�?Bentuk kegiatan kemaslahatan umat itu lebih rinci disebutkan dalam penjelasan pasal pasal pada UU 34 TH 2014, yaitu kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah,a�? ujar Ketua KPHI Samidin Nashir.

Menurutnya, program kemaslahatan umat telah diamanatkan oleh Undang-undang, dan tentunya oleh BPKH yang berkewajiban dalam melaksanakannya. a�?Persoalannya pada ketersediaan dana untuk itu dan bagaimana kriteria yang diterapkan untuk menentukan sasaran program tersebut. Apakah telah memenuhi prinsip keadilan sesuai syariah dan legalitas serta asas prioritas dan transparansi? Karena BPKH mesti harus cermat dan sangat hati-hati dalam mengelola keuangan haji,a�? ucapnya.

Ia menjelaskan bahwasanya, BPKH tahun ini mengelola keuangan haji sehingga masih diperlukannya transisi dan koordinasi intens dengan Dirjen PHU Kemenag. Dalam kondisi demikian belum dipastikan bekerja optimal. Dan memikirkana masalah ketika di Arab Saudi, mulai dari penginapan atau hotel, catering atau makanan untuk jemaah haji serta transportasi ketika berada di Indonesia dan di Arab Saudi.

a�?Apalagi pada tahun sebelumnya penggunaan dana optimalisasi terlalu besar tersedot untuk memberikan subsidiA�indirect cost,A�sehingga ke depan BPKH harus bekerja ekstra keras untuk mengatasi hal tersebut,a�? ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan Program Kemaslahatan 2018. Pada tahun ini, secara khusus BPKH melalui Program Kemaslahatan akan menyalurkan bantuan untuk mengatasi tanggap darurat gempa dan tsunami di Sulteng dan NTB. Adapun dana umat melalui Program Kemaslahatan akan disalurkan masing masing senilai Rp 5 miliar untuk warga Sulteng dan Rp 24 miliar untuk rehabilitas di NTB.