Rekam biometrik sampai saat ini masih menjadi pembahasan Indonesia dan Arab Saudi, Seperti ada yang istimewa dan butuh waktu tapi.

Banyak pro dan kontra terkait rekam biometrik untuk melakukan haji dan umrah. Banyak jemaah haji maupun travel yang mengeluhkan terkait hal tersebut. Bagaimana tidak, ketika akan melakukan haji maupun umrah, jemaah diharuskan untuk melakukan perekaman yang adanya hanya di daerah-daerah tertentu saja.

Rencana Pemerintah Arab Saudi menerapkan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa menuai pro dan kontra. Kebijakan ini dirasa akan memberatkan jemaah umrah, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. karena tidak semua daerah bisa melakukan rekam biometrik. Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat ke Arab Saudi, Indonesia meminta agar rencana penerapan kebijakan tersebut ditunda.

“Sebelum kebijakan biometrik ini diterapkan di Indonesia, kami sudah bersurat kepada Pemerintah Arab Saudi. Bahkan pada pertemuan terakhir pada Desember 2018, saya kembali menyampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi agar kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali karena sangat menyulitkan jemaah Indonesia,” jelas Menag Lukman..

Ia menyebutkan bahwasanya Arab Saudi akan mendalami lagi terkait proses biometrik bagi calon jemaah umrah Indonesia. Indonesia kini tinggal menunggu jawaban dan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Menurut Menag selama ini calon jemaah umrah dan haji Indonesia untuk mendapatkan visa tidak perlu menjalankan proses biometrik di Tanah Air. Sebab, proses rekam itu dilakukan saat tiba di Arab Saudi dan itupun tidak menjadi syarat untuk mendapat visa.

“Baru pada 2018 lalu muncul kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang mensyaratkan penerbitan visa harus dilakukan biometrik seperti sidik jari, mata dan data lainnya di tempat tertentu atau perwakilan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Perwakilan ini tidak semuanya ada di setiap provinsi di Indonesia bahkan di kabupaten/ kota,” katanya.

Inilah yang kemudian menurut Menag menimbulkan keresahan bagi calon jemaah umrah. Sebab, hal itu sangat menyulitkan bila ditinjau dari konteks wilayah Indonesia yang sangat luas dan kepulauan. Hal in dikarenakan di Indonesia tidak semua daerahnya memiliki kemajuan teknologi, dalam artian Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil. Yang jika ditetapkan seperti itu, maka bisa berdampak pada keberangkatan jemaah umrah. Kebijakan biometrik bila benar-benar diterapkan jelas sangat menyusahkan calon jemaah Indonesia. Berbeda bila kebijakan ini diterapkan di negara seperti Brunai Darussalam atau negara yang satu kawasan saja.

“Ini akan sangat menyulitkan bagi calon jemaah. Untuk mendapatkan visa mereka harus berpergian jauh hanya untuk merekam biometerik. Jadi ada dua kali perjalanan yang dilakukan jemaah yaitu untuk rekam biometerik dan kemudian pergi ke Tanah Suci. Ini tidak efisien dan kami sangat memahami kesulitan ini bagi jemaah kita,” lanjut Menag.