Rekam biometrik yang dilkukan oleh para jamaah haji dan umroh ini diharuskan segera disimpan dengan aman agar tidak terjadi hal ini.

Permasalahan saat ini yang sedang dihadapi oleh jemaah haji dan jemaah umrah adalah terkait rekam biometrik yang sangat merugikan jemaah haji dan jemaah umrah yang akan melakukan ibadah tersebut. Hal ini dikarenakan rekam biometrik hanya bisa dilakukan di daerah perkotaan atau ibu kota provinsi. Sehingga menyebabkan jemaah haji atau umrah harus pergi ke kota untuk melakukan rekam biometrik tersebut.

Komisi I DPR RI meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali meninjau izin untuk Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Komisi I DPR RI menilai bahwasanya BKPM lalai karena tidak memastikan data jemaah pendudukan Indonesia aman setelah dilakukan rekam biometrik oleh Tasheel.

“Sudah seharusnya BKPM melakukan sidak ke lapangan bagaimana sistem kerja Tasheel di lapangan,” kata Anggota Komisi I Lena Maryana saat menyampaikan pendapatnya di Rapat Dengar Pendapat (RPD) masalah visa biometrik dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, BKPM, dan Dirjen Imigrasi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (P3) ini meminta kepada semua perwakilan pemerintah yang terkait dengan Tasheel harus bisa memastikan data jemaah umrah aman. Data rekam biometrik tidak disalahgunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan apapun, karena data ini akan dikirimkan ke Arab Saudi untuk keperluan jemaah haji atau umrah serta sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.

“Saya ingin tanya di mana data rekam biometrik itu disimpan di mana servernya, disimpan dan lain-lain yang terkait masalah keamanan data,” ujar Lena saat sesi tanya jawab.

Lena mengatakan bahwasanya jika pemerintah tidak bisa memastikan terkait keamanan data jemaah haji maupun umrah, maka seharusnya izin terhadap Tasheel tidak perlu diberlakukan demi kerahasiaan data penduduk Indonesia. Lena menambahkan jika pemerintah belum memastikan keamaan data maka pemerintah harus kompak menolak rekam biometrik .

“Kalau ini ingin diterapkan dan dalam rangka melindungi kerahasian dari warga negara mestinya bisa dikerjasamakan dengan negara,” katanya.

Lena juga mengatakan bahwasanya, kejahatan elektronik memanfaatkan dara pribadi warga negara sudah banyak dilakukan dengan kemajuan teknologi. Untuk itu pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan izin. Karena Tasheel sudah beroprasi, ujar Lena, pemerintah harus memastikan data jemaah yang sudah ada di database Tasheel aman.

“Saya mendapati bahwa rekam biometrik ini tidak berguna karena di bandara Jedah itu tetap dilakukan proses biometrik kembali, buat apa dilakukan biometrik di Jakarta,” katanya.

Lena juga menyesalkan pelayanan yang diberikan Tasheel kepada para jemaah kurang maksimal karena tidak menyediakan fasilitas visa biometrik untuk pemohon lanjut usia. Untuk itu BKPM harus melakukan sidak secara berkala untuk melihat sejauh mana kesiapan dari Tasheel dalam merekam biometrik.