Travel masih belum sepaham tentang rekam biometrik, beberapa travel ini sepaham agar rekam bometrik diserahkan pada instansi ini.

Pada tahun ini, terjadi perbedaan terkait pembuatan visa atau pasport jemaah umrah maupun haji yang akan melakukan ibadah tersebut. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, jemaah diharuskan untuk melakukan rekam biometrik. Rekam biometrik hanya bisa dilakukan di beberapa kota-kota besar saja dan belum menyeluruh. Proses rekam biometrik menjadi polemik. Rekam biometrik ini dianggap menambah beban. Bagaimana tidak, saat akan melakukan rekam biometrik, jemaah harus pergi ke kota-kota besar terlebih dahulu dan pastinya membutuhkan biaya lebih. Perekaman yang dilakukan oleh VFS Tasheel diharapkan dikelola oleh Disdukcapil.

Direktur Mi’raj Travel, Ustaz H Budi Prayitno mengatakan bahwasanya, dia sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki wacana agar data biometrik dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara gratis. “Buat mekanisme semudah mungkin. Dengan teknologi informasi bisa banyak membantu memudahkan akses data ini,” jelasnya.

Untuk mengikis polemik yang terjadi, ia berharap jika seluruh pihak yang terkait dengan itu dapat duduk bersama mencari solusi dan pastinya mencari jalan yang terbaik untuk jemaah umrah maupun haji supaya tidak ada yang merasa di rugikan oleh beberapa pihak. Selain itu, jemaah umrah juga diharuskan untuk menjaga kesehatannya ketika akan melakukan rekam biometrik. Dan jemaah wajib menjaga pola makannya ketika akan melakukan rekam biometrik, supaya tidak gampang terkena penyakit.

“Jangan hanya melihat dari sisi investasi tapi dampaknya merepotkan umat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih turun ke lapangan untuk memudahkan proses ibadah umrah di negara dengan jemaah umrah yang sangat banyak. Sepekan lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirim surat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Agama (Kemenag). Surat tersebut dilayangkan sebagai jawaban atas keresahan masyarakat terhadap Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel yang melakukan rekam biometrik terhadap jemaah umrah yang dinilai secara ilegal.

“Terkait VFS Tasheel yang melakukan rekam biometrik untuk itu Pak Menteri sudah bersurat kepada kepala BKPM dan Menteri Agama agar Tasheel itu berkoordinasi dengan Kemendagri,” kata Direktur Jendral Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah pada hari Selasa tanggal 15/1 lalu.

Dalam surat itu, Kemendagri meminta kepada VFS Tasheel melalui BKPM dan Kementerian Agama untuk menutup seluruh lokasi rekam biometrik. Dari penutupan tersebut, diharapkan pemerintah dengan segera akan memperbaiki pelayanan terkait haji dan umrah, terlebih terkait rekam biometrik yang harus dilakukan jemaah haji maupun umrah sebelum berangkat ke tanah suci.

Harapan lainnya adalah jemaah tidak merasa kerepotan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jemaah umrah dan jemaah haji juga mengharapkan agar dirinya tidak dirugikan dengan melakukan perekaman biometrik di kota-kota besar di Indonesia.