Para jamaah calon haji hars mengetahui dan paham tentang asuransi haji yang ada pada program haji di Indonesia ini agar tidak salah.

Asuransi haji menjadi faktor penunjang risiko jamaah haji ketika menghadapi kematian. Dengan adanya asuransi, mereka setidaknya bisa mewariskan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan. Pada tahun 2018, PT Asuransi Takaful Keluarga menyelenggarakan asuransi haji setelah memenangkan lelang. Dengan kontribusi (premi) senilai Rp 49 ribu per jamaah haji, manfaat yang diperoleh yakni santunan senilai Rp 18,5 juta bila meninggal karena sakit dan Rp 37 juta jika meninggal dunia karena kecelakaan. Sementara itu, risiko cacat tetap karena kecelakaan men dapat santunan sebesar per sentase tertentu sesuai kriteria cacatnya.

Dalam fatwanya, DSN MUI mengungkapkan bahwasanya, penyelenggaraan asuransi konvensional masih bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Atas pertimbangan itu, DSN MUI menetapkan Fatwa No: 39/DSNMUI/ X/2002 Tentang Asuransi Haji.

Seperti apa asuransi haji yang sesuai dengan syariat itu? Para ulama di Tanah Air yang tergabung dalam DSN MUI menetapkan:

Pertama, asuransi haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional.

Kedua, asuransi haji yang dibe narkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, asuransi haji haruslah berdasarkan prinsip syariah bersifat ta’awuni (tolong menolong) antarsesama jamaah haji.

Keempat, akad asuransi haji menggunakan akad tabarru’ (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah. Akad di lakukan antara jamaah haji se bagai pemberi tabarru’ dengan asu ransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Fatwa itu juga menetapkan ketentuan khusus terkait asuransi haji ini. Ketentuan khusus itu, antara lain: pertama, Menteri Agama bertindak sebagai peme gang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai da na tabarru’ yang merupakan bagian dari komponen biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Ke tiga, premi asuransi haji yang di terima oleh asuransi syariah ha rus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya.

“Keempat, asuransi syariah dapat menginvestasikan dana ta barru’ sesuai dengan Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syar’iah, dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana tabarru’,” tutur Kiai Sahal dalam fatwa itu.

“Kelima, asuransi syariah ber hak memperoleh ujrah (fee) atas pengelolaan dana tabarru’ yang besarnya ditentukan sesuai de ngan prinsip adil dan wajar. Ke enam, asuransi syariah berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta asu ransi berdasarkan akad yang di sepakati pada awal perjanjian.

Bagaimana jika terjadi perselisihan? Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah yang ber ke dudukan di Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Penetapan fatwa itu didasarkan atas dalil dalam Alquran, hadis, serta kaidah fikih. “Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Hasyr [59]: 18).

Selain itu, Allah SWT meme rintahkan hamba-Nya untuk saling tolong-menolong dalam amal kebajikan. “Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerja kan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan ber takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS al-Maidah [5]: 2).

Allah SWT mengajarkan tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan. “Hai orang-orang yang beriman tunai kanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya.” (QS al-Mai dah [5]: 1).