Pada awal tahun ini, telah ditetapkan biaya haji untuk tahun 2019 dan tentunya mengalami beberapa proses panjang dari pemerintah. tetapi jemaah haji perlu mewaspadai penetapan biaya haji awal tahun.

Penetapan biaya haji saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, yang perlu di waspadai adalah lonjakan kurs atau biaya lain-lain yang harus ditetapkan panitia haji jauh-jauh hari. Hal ini dikarenakan haji dilakukan pada bulan tertentu dan sebagai orang awam belum bisa memprediksi akan adanya peristiwa pada bulan tersebut. Sehingga Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah mengingatkan tentang risiko percepatan penetapan BPIH.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwasanya langkah percepatan penetapan BPIH bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Rentang waktu penyelenggaraan ibadah haji relatif masih cukup lama. 

“Akan ada potensi BPIH yang telah ditetapkan bisa saja tertekan dan tergerus oleh beberapa faktor, utamanya faktor eksternal,” kata Mustolih.

Ia mengingatkan bahwasanya, jika harga avtur naik, maka akan terjadi depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar dan riyal, serta ada kebijakan pemerintah Arab Saudi yang kurang pro terhadap jemaah haji Indonesia, juga akan menyebabkan asumsi BPIH menjadi meleset. Sebab harga-harga barang dan jasa akan naik. Hal ini dapat menyebabkan BPKH harus mengeluarkan subsidi dana dari dana optimalisasi yang berasal dari dana calon jemaah haji yang belum berangkat. Tentu akan menimbulkan kerancuan dan ketidakadilan serta berpotensi mengacaukan postur dana haji jika subsidi dana optimalisasi terlalu besar.

“Sebab bisa merugikan pihak lainnya yakni jemaah haji yang masih menunggu antrean, Komnas Haji dan Umrah tentu berharap hal demikian tidak terjadi dan mendorong penyelenggaraan ibadah haji saat ini lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya. 

Mustolih menegaskan bahwasanya, jangan sampai karena tidak ada kenaikan BPIH, malah tidak ada kenaikan servis, fasilitas dan layanan dari penyelenggara kepada jemaah. Meskipun demikian, pihaknya mengapresiasi percepatan penetapan BPIH, karena dapat membantu jemaah haji dalam menyiapkan persiapan terkait biayanya ketika di Arab Saudi.

Komnas Haji dan Umrah juga mendorong kepada Kementerian Agama dan DPR RI untuk mengawal kesepakatan BPIH. Supaya segera disampaikan kepada presiden dan ditetapkan melalui keputusan presiden.

“Lebih cepat lebih baik agar segera disosialisasikan kepada masyarakat luas,” ujarnya. Kementerian Agama dan DPR RI menyepakati besaran rata-rata BPIH 1440H/ 2019 M sebesar Rp 35,235.602. Meski besaran direct cost tahun 2018 dan 2019 sama, Kementerian Agama tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk jemaah haji.┬áHal ini dikarenakan pelayanan kepada jemaah haji ketika di Arab Saudi maupun di Indonesia sangat penting. Pelayanan tidak hanya terkait kebutuhan jemaah haji saja, tetapi juga terkait kesehatan jemaah haji yang harus dikontrol oleh panitia atau petugas haji kesehatan, karena banyak jemaah yang pastinya akanmengalami banyak cobaan ketika sampai di Arab Saudi maupun ketika sedang melakukan serangkaian ibadah haji.