Haji merupakan ibadah wajib bagi umat muslim dan Pemerintah akan berikan subsidi haji pada tahun 2019 ini.

Haji merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh semua umat muslim di dunia, tanpa terkecuali di Indonesia sendiri. Pada tahun ini, sudah ditetapkan biaya haji oleh pemerintah dan telah disahkan oleh pihak pemerintah. Pada tahun 2019, Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 35,2 juta. Meski belum diumumkan secara resmi besaran BPIH sudah menuai kontroversi. Penyebabnya, karena memberatkan indirect cost yang berdampak pada berkurangnya dana optimalisasi untuk jemaah yang masih waiting list.

Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), A Iskandar Zulkarnain menjelaskan bahwasanya, ketentuan pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan investasi dana haji sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Sampai dengan 2020 porsi penempatan dan investasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Porsinya 50 persen di penempatan dan 20 persen di investasi dan penempatan di bank dalam bentuk giro tabungan dan deposito,” kata A Iskandar Zulkarnain.

Iskandar mengatakan bahwasanya, dana kelola sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp 112,7 triliun, dengan perolehan nilai manfaat penempatan mencapai Rp 2,9 triliun. “Dana kelola tersebut dihimpun melalui 31 BPS BPIUH yang telah ditunjuk dan ditetapkan BPKH,” katanya.

Dia mengaku bahwasanya tidak bisa menjelaskan secara detail terkait penetapan BPIH tahun ini yang membebani indirect cost. Menurutnya agar mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang dana kelola dan nilai manfaat yang ada di dana kelola harus minta keterangan dari pihak Kepala BPKAH, Anggito Abimanyu. “Kalau nilai manfaat secara umum yang dipakai untuk indirect cost atau subsidi bisa minta info ke Pak Anggito,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menyayangkan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 35, 2 juta. Dengan tidak bertambahnya besaran BPIH tahun 2019 dapat mengurangi dana otimilasisi.

Ketua KPIH Syamsul Maarif mengaku kecewa dengan BPKH yang tidak memberikan masukan, sehingga pemerintah dan DPR menetapkan nilai BPIH 2019 sama dengan nilai BPIH tahun 2018. Menurutnya, dengan tidak bertambahnya besaran BPIH tahun ini menyebabkan besarnya dana optimalisasi digunakan untuk keberangkatan jemaah tahun ini. Sehingga dana optimalasasi akan berkurang jumlahnya. “Dalam hal ini, saya secara pribadi kecewa dengan BPKH, karena telah menggunakan dana optimalisasi dengan sembrono,” ujarnya.

Penetapan biaya haji sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun pihak BPKH belum mengetahui secara pasti besaran subsidi haji pada tahum ini. untuk itu, jemaah haruslah mulai menabung dan mempersiapkan dirinya untuk melakukan haji pada tahun ini jika dia mendapatkan panggilan dari panitia haji. selain secara fisik, jemaah juga harus menyiapkan kesehatan dirinya untuk dapat lolos pada tahap selanjutnya sehingga bisa melakukan haji pada tahun ini.