Pihak Kementerian akan memperketat proses ibadah haji dan umrah dengan meminimalisir adanya oknum-oknum yang akan melakukan imigrasi untuk bekerja.

Sudah menjadi hal yang biasa jika umat muslim di Indonesia banyak yang menjalankan ibadah haji dan umrah, hal ini dikarenakan di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, terdapat beberapa masalah terkait dua ibadah tersebut. Salah satunya adalah penyalahgunaan dana haji dan umrah sehingga calon jemaah haji maupun umrah tidak bisa berangkat ke tanah suci.

Namun, terdapat masalah lain lagi terkait tenaga kerja atau imigran. Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan perjalanan ibadah haji dan umrah bisa disalahgunakan sebagai celah menjadi tenaga kerja ilegal. 

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie mengatakan bahwasanya, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus  meningkatkan terkait perhatian kepada seluruh jamaahnya, agar perjalanan ibadah umrah tidak berujung pada pelanggaran ke imigrasian.

“Warga negara Indonesia yang ditangkap di Tanah Suci ketika bekerja setelah ditelusuri mereka adalah WNI yang melaksanakan umrah kemudian melakukan bekerja,” kata Ronny pada penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemenag di Hotel Borobudur, pada hari Jumat tanggal 8/2.

Rony juga mengatakan bahwasanya, perlu kerja bersama dengan seluruh lintas kementerian apakah penindakan terhadap PPIU yang lalai dapat mencegah perjalanan haji dan umrah untuk dijadikan modus jamaah menjadi tenaga kerja ilegal di negara Timur Tengah. Selain pemerintah yang mewaspadai oknum-oknum tersebut, jemaah haji maupun umrah juga harus mewaspadai terkait adanya pihak-pihak tersebut.

“Ayo kita cari jalan keluar, apakah pemberian sanksi itu merupakan jalan keluar terbaik untuk efek detaran atau pemberian sanksi yang dilakukan secara administrasi oleh kementerian atau lembaga yang berkompeten,” katanya.

Jika dikaitkan dengan tugas di imigrasi, penindakan kepada pihak yang melanggar keimigrasian bedasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan adanya aturan yang seperti itu, maka siapapun yang melanggar haruslah ditindak lanjuti oleh pemerintah yang berwenang.

Ronny mencotohkan tentang pelanggaran di bidang keimigrasian. Misalnya, ada jamaah yang memiliki paspor sehingga keberangkatan ke suatu negara tujuan tidak masalah. Karena telah memiliki paspor yang benar, sehingga tidak ada pelanggaran imigrasi Indonesia.

“Tapi dia melanggar keimigrasian di negara tujuan bekerjannya. Ketika dia melakukan pelanggaran di sana, berarti ada penyimpangan apakah di UU  Ketenagakerjaan karena bekerja tanpa izin atau UU lain  yang bisa diterapkan atau berkaitan dengan peraturan yang berlaku bagi PPIU,” katanya. Hal yang paling penting, menurut mantan Kadiv Humas Polri ini, seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Agama dalam nota kesepahamannya adalah bagaimana melakukan pengawasan bersama-sama dan melakukan pencegahan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. “Itu yang penting harus dilakukan bersama-sama,” katanya.