Rekam biometrik memang menjadi wajib ketika akan melakukan haji dan umrah. Rekam biometrik hanya bisa dilakukan di kota-kota tertentu saja.

Pada tahun ini, syarat pergi ke Arab Saudi haruslah melakukan rekam biometrik terlebih dahulu. Pelaksanaan rekam biometrik hanya bisa di kota-kota besar saja, sehingga jemaah yang berasal dari kota kecil atau kabupaten, harus melakukan perjalanan panjang untuk bisa melakukan rekam biometrik ini. Rekam biometrik dinilai memberatkan jemaah haji maupun umrah sehingga mengalami banyak pro dan kontra terkait hal tersebut. Rekam biometrik ini adalah anjuran atau syarat yang harus di penuhi oleh jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi.

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan kebijakan rekam biometrik sebagai upaya kewaspadaan Arab Saudi dimasuki masalah teroris. Meski demikian kewaspadaan itu tidak boleh berlebihan dan dapat menyulitkan pihak yang menjalankan ibadah ke Tanah Suci. bahkan, banyak calon jemaah yang mengalami ebberapa kejadian, seperti yang sakit di tengah jalan karena kelelahan mencari kantor rekam biometrik maupun yang lainnya.

“Harus juga dipahami yang berangkat ke sana untuk umrah apalagi berhaji itu tujuannya adalah ibadah,” kata Din Syamsuddin saat ditemui Republika.co.id di kantor The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jakarta, Senin (11/2) malam.

Ketua Pendiri Centre for Dialigue and Cooperation among Civilizations (CDCC) ini mengatakan, Kerajaan Arab Saudi sebagai khadimul haramain pelayan dua Masjid Suci tidak perlu curiga berlebihan terhadap jemaah Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. “Justru harus dimudahkan jemaah umrah ini sebagai bagian dari pelayanan karena Raja Arab Khadimul Haraimain pelayan dua Masjid Suci,” katanya.

Din tidak memungkiri jika dunia kekonsuleran dan keimigrasian sekarang memang menuntut adanya teknologi sebagai bagian dari kemudahan dalam membangun komunikasi hubungan luar negeri antar sesama negara. “Dunia sekarang memang semaki canggih,” katanya.

Sehingga, Din mengatakan bahwasanya, perlu dipahami jika Pemerintah Arab Saudi melalui Visa Facilitaion Service (VFS) Tasheel Indonesia melakukan rekam biometrik kepada setiap jemaah umrah sebagai syarat mendapatkan visa. Masalah penting penerapan rekam biometrik ini untuk memudahkan mendeteksi setiap orang yang masuk Arab Saudi.

“Dunia semakin menuntut adanya peralatan teknologi canggih, terutama ada isu migrasi terorisme dan isu macam-macam yang menggangu kedaulatan sebuah negara dan jika Saudi Arabia melakukan hal itu sangat dipahami,” katanya.

Jika telah menjadi sebuah peraturan, maka semua negara harus bisa menjalankannya. Akan tetapi, pihak Indonesia sedang melakukan negosiasi terkait rekam biometrik ini. bebrapa pendapat diatas diungkapkan oleh Bapak Din Syamsudin yang telah memiliki beberapa pengalaman dalam bidang haji dan umrah, serta telah menjadi tokoh muhammadiyah. Pastilah pengetahuan dan pengalaman bapak Din Syamsudi telah banyak, sehingga beliau memberikan beberapa komentar terkait pelaksanaan rekam biometrik yang diharuskan oleh pemerintah Arab Saudi.