Jemaah haji tahun ini banyak yang mengalami risti, sehingga diperlukan pemetaan terhadap jemaah haji yang mengalami risti.

Masalah kesehatan memang menjadi momok bagi setiap jemaah haji yang akan melakukan ibadah haji. Selain masalah keuangan, jemaah haji juga akan di uji kesehatannya pada saat sebelum dia berangkat haji. inilah yang harus jemaah haji pertahankan masalah kesehatan. Diharapkan jemaah haji untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya sakit atau bahkan memakan makanan yang mendatangkan penyakit.

Untuk penyakit yang tidak begitu mengkhawatirkan, jemaah haji di perbolehkan dengan syarat harus membawa obat-obatan yang sekiranya di butuhkan oleh jemaah tersebut.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah memetakan jemaah haji katagori resiko tinggi (risti). Ada sekitar 42,4 persen jemaah risti dari total 1.080 orang jemaah haji pada tahun ini. inilah yang harus diwaspadai oleh kementerian kesehatan maupun petugas kesehatan. Karena mungkin pada tahun ini, jemaah haji yang dalam kategori risti semakin meningkat, sehingga kementerian kesehatan maupun petugas kesehatan harus lebih bekerja keras lagi, karena untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Malut dr Idhar Sidi. Menurut dia, pihaknya telah membagi dua katagori jemaah risti. Tujuannya, untuk memudah pengawasan yang dilakukan para petugas, baik ketika mereka berada di Tanah Air maupun Tanah Suci.  “Yang berdasarkan umur, 23,8 persen dan berdasarkan penyakit 18,6 persen dari jumlah jamah, 1.080,” kata dr Idhar Sidi.

Idhar menuturkan bahwasanya, pada tahun ini Dinas kesehatan Maluku Utara memiliki sebanyak empat orang petugas TKHI yang berada di bawah koordinasi Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sementara , untuk TKHD, provinsi tersebut memiliki sebanyak tujuh orang petugas yang direkrut oleh pemerintah daerah setempat.

Sampai pada saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sedang berupaya menambah petugas TKHD. Hal itu sehubungan dengan adanya penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku utara diprediksi untuk menambah lima kuota TKHD, dengan formasi masing-masing satu orang untuk tenaga kesehatan, tenaga pelayanan umum, tenaga pembimbing haji, amirul haj daerah, dan tenaga pengawas.

Serta diperlukan adanya pelatihan terkait pertolongan pertama pada jemaah haji, supaya dapat menghindari angka kematian jemaah yang meningkat. Pertolongan pertama bisa dilakukan di tempat jemaah mengalami kejadian atau kecelakaan. Sehingga ketika di bawa ke rumah sakit, jemaah telah tertolong sedikit dengan adanya pertolongan pertama tersebut.