Seorang Menteri Indonesia ketika haji tidak akan dibedakan dengan jemaah haji dari kalangan biasa atau dari kalangan PNS maupun pejabat daerah.

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Melaksanakan haji merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim di dunia. Haji selalu dilaksanakan pada hari raya Qurban atau pada bulan dzulhijjah. Jemaah haji Indonesia sendiri mendaftarkan haji dari 10 tahun yang lalu dan baru bisa melakukan haji pada tahun ini. Namun, jika terdapat kuota haji yang kosong, maka jemaah haji bisa menjalankan haji dengan waktu yang lebih cepat. Tidak ada yang istimewa dalam pelaksanaan haji, termasuk yang menjabat sebagai menteri.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja diketahui sedang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bagaimanapun, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tak akan memberikan perlakuan yang istimewa kepada mereka. Termasuk pada hotel, makanan maupun fasilitas yag lainnya.

Hal itu ditegaskan Kepala PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Makkah, Subhan Cholid. Berdasarkan informasi yang sudah diterima pihaknya, terdapat beberapa menteri yang menunaikan ibadah haji. Sebagian dari mereka menggunakan kuota haji khusus. Sebagian yang lain menggunakan kuota haji reguler.

Bagi yang menggunakan haji khusus, lanjut Subhan, mereka sudah mendapatkan pelayanan dari pihak biro-biro perjalanan atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Untuk menteri yang menggunakan haji reguler, maka mereka diperlakukan sebagaimana jemaah haji biasa.

“Tidak ada perlakuan khusus,” kata Subhan.

Untuk diketahui, setidaknya ada dua menteri yang sedang menunaikan ibadah haji. Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Rini menggunakan kuota haji khusus, sedangkan Imam Nahrawi memanfaatkan kuota haji reguler sehingga mesti menunggu (waiting list) bertahun-tahun lamanya sebelum bisa berangkat ke Tanah Suci. Tidak ada fasilitas mewah dan berbeda dari jemaah haji yang lainnya.

Menteri akan disamakan dengan jemaah haji lainnya, terkait fasilitas atau yang lainnya. Jemaah haji yang lainnya juga akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan jemaah haji lain. sehingga tidak ada kata pilih kasih antar jemaah haji, baik dari kalangan pejabat negara atau pejabat pemerintahan daerah atau bahkan seorang PNS.